Bengkulu Selatan – Menjelang pelaksanaan pemungutan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan dilaksanakan pada 19 April mendatang. Ketua Karang Taruna Provinsi Bengkulu, MN Puja Kesuma SM.MM, mengharapkan masyarakat Bengkulu Selatan, dapat menggunakan hak pilihnya dengan memilih calon yang benar – benar berpihak ke masyarakat. Selasa (15/04/2025).
Masyarakat diminta untuk menggunakan hak pilihnya kembali untuk memilih cabup dan cawabup pilihan berdasarkan hati nurani masing – masing.
Pria yg akrab di sapa Puja ini, meminta masyarakat berpikir cerdas dalam menentukan pilihan, untuk menentukan pilihan yang mempunyai akses. Tentunya akses level nasional yang di harapkan dengan akses tersebut bisa membawa sejumlah usulan-usulan pembangunan daerah dalam meningkatkan APBD Bengkulu Selatan yang minim.
“Kenapa penting akses di pusat? Karena di Indonesia ini ada lebih dari 500 kabupaten/kota. Yang mungkin saja memiliki permasalahan yang sama. Tentu persaingan dalam mendapatkan tambahan anggaran dari pemerintah pusat akan menjadi berat ketika akses tersebut tidak dimiliki,” ungkap Puja
Adapun bagi masyarakat yg menentukan pilihan karena alasan pragmatis atau karena uang di harapkan agar bisa menilai sumber uang calon kepala daerah dari mana. Apakah karena kemampuannya secara pribadi atau berasal dari hutangnya dari pihak lain.
Disisi lain, Puja berharap jangan sampai setalah menjadi pemenang pada pelaksanaan PSU ini menjadi ajang korupsi bagi calon yang terpilih nantinya. Bagaimana tidak, untuk mengikuti PSU ini para calon kembali mengeluarkan dana untuk membentuk tim – tim sukses mereka masing – masing. Tidak sedikit modal yang dikeluarkan untuk operasionalnya.
“Modalnya dari mana, dana pribadi atau ngutang. Kalau dana pribadi, terpilih atau tidak bisa jadi tidak masalah. Kalau ngutang bagaimana mengembalikannya,” ungkapnya.
Ditambahkannya, jangan sampai hutang para calon yang mengikuti PSU tersebut setelah terpilih dan menjalani jabatan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan malah menjadi beban untuk diri sendiri dan beban masyarakat.
“Kalau berpikir untuk mengembalikan modal tentu masyarakat dan daerah yang akan menjadi korban. Dari mana uangnya? Sehingga berpotensi melakukan korupsi. Tentu saja yang dikorupsi itu adalah anggaran daerah yang bertujuan untuk membangun daerah dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Puja. (ric)
